Perbedaan Antara ‘Aqidah dan Syari’ah

Pendahuluan

Kerapkali dalam kehidupan masyarakat dijumpai adanya fakta – yang mungkin sulit untuk dibantah — bahwa ternyata Islam itu tidaklah satu (ummatan waahidah). Soal penetapan awal Idul Fithri misalnya; sudah berapa kali kita menghadapi ‘ketidakbersamaan’ dalam merayakan hari kemenangan itu. Belum lagi hal-hal ‘kecil’ yang sudah teramat akrab di telinga kita, semacam sholat shubuh; ada yang pakai qunut, ada yang tidak – sementara yang jarang atau tidak sholat shubuh luput begitu saja dari pembahasan.

Hal ini belum lagi jika ditambah dengan semakin banyaknya istilah yang mungkin bagi orang kebanyakan boleh jadi membingungkan. Apalagi jika istilah tersebut memberikan kesan peng-kotak-an Islam menjadi kelompok-kelompok tertentu. Ada Islam kiri, Islam abangan, Islam modernis, Islam tradisionalis, Islam kejawen, Islam radikal, dan sebagainya. Dan agaknya tidak enak juga untuk tidak menyebut Islam NU dan Islam Muhammadiyah. Sehingga tidak aneh jika ada yang bertanya : sebenarnya Islam itu ada berapa, sih ?

Persoalan semacam ini sebenarnya sudah lama muncul dalam blantika perkembangan Islam. Kita kenal aliran-aliran teologis semacam : mu’tazilah, qadariyah, jabariyah, dan ahlu as-sunnah muncul sejak jamannya Hasan al-Bashri. Bahkan sampai sekarang pun kelompok tersebut masih memiliki pengaruh pada pemikiran-pemikiran umat, sehingga beberapa waktu yang lalu tak heran jika ada yang – masih – mem-blow up adanya neo-mu’tazilah misalnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa bagaimanapun persoalan itu turut ambil bagian dalam proses terpuruknya peradaban Islam sampai seperti sekarang ini. Bukankah heterogenitas lebih menyimpan potensi disintegrasi yang lebih besar ?

Banyak sebenarnya latar belakang munculnya ‘keberbedaan’ di kalangan umat tersebut. Satu di antaranya — yang akan dibahas pada makalah sederhana ini – adalah masih adanya kekurangpahaman umat terhadap persoalan kapan bisa berbeda dan kapan harus senada, pada persoalan yang bagaimana bisa berbeda pendapat dan pada persoalan yang bagaimana pula harus sepakat bulat. Persoalan dimaksud adalah persoalan ‘aqidah dan syari’ah; sebuah persoalan yang menurut Bang Imad sebagai buntut dari perbedaan pendapat tentang pemimpin dan kepemimpinan pasca al-khulafa-u ar-rasyidin. Kekurangpahaman pada kedua persoalan tersebut pada saatnya memiliki andil terhadap terjadinya ‘keberbedaan’ itu.
‘Aqidah

Secara lughawiyah (etimologis), ‘aqidah berakar dari kata : ‘aqoda – ya’qidu – ‘agdan wa ‘aqiidatan. ‘Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Sehingga, ‘aqiidatan atau ‘aqiidah – untuk selanjutnya ditulis ‘aqidah — berarti keyakinan; ‘aqada ‘alaihi al-qalbu, apa-apa yang hati meyakini atasnya, atau keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. ‘Aqada ‘alaihi berarti pula jazama bihi, memastikan / memutuskan dengannya, atau shadaqahu yaqiinan, membenarkannya (apa-apa yang di dalam hati) secara yakin. Muhammad Husain ‘Abdullah menambahkannya dengan athma-anna ilaihi, merasa tentram kepadanya.

Pembenaran ini umum sifatnya, meliputi pembenaran atas segala sesuatu. Hanya saja, pembenaran terhadap sesuatu itu harus dilihat kepada sesuatu yang dibenarkan itu. Jika sesuatu itu bersifat amrun asasiyyun (persoalan mendasar) atau merupakan cabang dari sesuatu yang mendasar, maka sesungguhnya sah-sah saja jika dikatakan sebagai sebuah ‘aqidah. Oleh karena itu, sesuatu itu layak untuk dipakai sebagai miqyas (tolok ukur standar /standar penilaian) bagi sesuatu yang lain. Dengan demikian akan ada atsar (pengaruh) yang jelas pada hati dalam meyakini sesuatu itu.

Namun, apabila sesuatu yang diyakini tersebut bukan suatu perkara yang mendasar dan bukan pula merupakan cabang dari suatu perkara yang mendasar, maka sesungguhnya sesuatu itu bukanlah ‘aqidah. Karena keyakinan hati terhadap sesuatu itu tidak menimbulkan atsar (pengaruh) apapun sama sekali. Maka, tidaklah akan didapatkan dengan meyakininya itu suatu faedah apapun.

Adapun apabila hati dalam meyakini sesuatu (yang mendasar) tersebut mampu menimbulkan atsar maka akan mampu mendorongnya dalam menentukan sikap – sebagai buah dari keyakinan itu — dalam pembenaran terhadap sesuatu atau pengingkaran terhadap sesuatu. Itulah ‘aqidah.

Oleh karena itu, ‘aqidah merupakan al-fikroh al-kulliyyah, yaitu pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan dan apa-apa yang terjadi sebelum kehidupan dunia dan sesudahnya serta hubungan antara sebelum dan sesudah kehidupan dunia itu. Seperti itulah ‘aqidah diberikan pengertian, khususnya ‘Aqidah Islamiyyah, dimana ‘aqidah Islamiyyah memasukkan pula ke dalamnya persoalan-persoalan yang mughayyabat (ghaib).

Pemikiran yang menyeluruh inilah yang mampu membuka persoalan besar (al-‘uqdatu al-kubro) manusia yang lahir dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang : siapa yang menjadikan yang ada ini dari ketiadaannya ? Mengapa ? Dan kemana semua ini akan dikembalikan ? Jika manusia bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dan meyakinkan atas persoalan besar itu, maka hal itu akan mengantarkannya kepada sebuah ‘aqidah, sampai kepada ‘aqidah yang shahih; yakni dengan pemecahan yang baik sesuai dengan fitrah, memuaskan akal, maupun menentramkan hati.

Dengan demikian, iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, qadha’ dan qadar yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah; itulah ‘aqidah Islamiyyah. Maka, iman kepada syurga, neraka, malaikat, syaithon, atau apa-apa yang semisal dengannya adalah ‘aqidah Islamiyyah. Khabar atau apa-apa yang berhubungan dengannya dari hal-hal yang bersifat ghaib, dimana panca indra boleh jadi tidak bisa membuktikan keberadaannya, bisa dianggap sebagai ‘aqidah Islamiyyah pula.

Syari’ah

Sedangkan syari’ah atau hukum syara’ adalah khithaabu asy-syari’ (seruan pembuat syara’) yang berhubungan dengan permasalahan af’ali al-‘ibad (aktivitas hamba). Dengan kata lain, hukum syara’ adalah pemikiran-pemikiran tentang aktivitas dari aktivitas-aktivitas manusia atau sifat dari sifat-sifat yang dimiliki manusia yang bisa dikategorikan sebagai aktivitas. Dengan bahasa lain, ‘ulama ushul fiqih mendefinisikan hukum syara’ sebagai doktrin (khithab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah, diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir).

Dengan demikian, maka perniagaan, berdagang, melakukan riba, sholat, berzakat, dan sebagainya masuk sebagai persoalan hukum syara’.  Demikian pula bersikap adil, bersabar atas musibah, dan sebagainya.

Dari definisi hukum syara’ menurut ‘ulama ushul tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu bukan satu macam saja, karena hukum itu adakalanya bersangkutan dengan perbuatan mukallaf dari segi perintah atau diperintah memilih maupun dari segi ketetapannya. Sehingga hukum syara’ terbagi menjadi dua bagian, yaitu : Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i.

1.  Hukum Taklifi

Ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf, atau melarang mengerjakannya, atau melakukan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya.

Misalnya hukum yang menghendaki dilakukannya perbuatan oleh mukallaf sebagaimana firman Allah :
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.”
(Q.S. At-Taubah : 103)

Contoh hukum yang menuntut meninggalkannya, sebagaimana firman Allah :

“Janganlah suatu kaum mengolok-olok kelompok yang lain.”
(Q.S. Al-Hujuraat : 11)

Contoh hukum yang memberikan pilihan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sebagaimana firman Allah :

“… Dan apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi …”
(Q.S. Al-Jumu’ah : 10)

Hukum seperti ini disebut hukum taklifi karena mengandung tuntutan (taklif) kepada mukallaf untuk mengerjakan, meninggalkan atau memilih mengerjakan atau meninggalkannya. Dari sinilah muncul pengertian : Wajib, Sunnat (Nadb), Haram, Makruh dan Mubah.

2.  Hukum Wadh’i

Ialah hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai suatu sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain.

Contoh hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai sebab dari yang lain sebagaimana firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku-siku.”
(Q.S. Al-Maidah : 6)

Contoh hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai syarat dari yang lain sebagaimana firman Allah :

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”
(Q.S. Ali-Imran : 97)

Contoh hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai penghalang dari yang lain sebagaimana sabda Rasulullah :

“Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan (dipersaksikan) oleh dua orang saksi.”                                 (H.R. _________ )

Perbedaan Antara ‘Aqidah dan Syari’ah

Dari sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara ‘aqidah dan syari’ah (hukum syara’). ‘Aqidah adalah pembenaran secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan fakta dan dalil yang qath’iy; dimana sesuatu tersebut merupakan persoalan asasi atau cabang dari persoalan asasi. Sedangkan hukum syara’ adalah seruan asy-syari’ yang berkaitan dengan permasalahan aktivitas hamba dan cukup baginya dalil-dalil dhanniy.

Oleh karena itu, sholat sunnah fajar dua raka’at merupakan bagian dari hukum syara’ dilihat dari sisi sholatnya. Oleh karena itu, apabila kita tidak mengerjakannya, tidaklah mengapa, walaupun kalau mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Demikian pula, sholat sunnah dua rakaat Maghrib merupakan hukum syara’ dilihat dari sisi sholatnya.

Namun dilihat dari sisi ‘aqidah, pembenaran terhadap keberadaan sholat sunnah fajar dua rakaat merupakan sesuatu perkara yang harus dan karenanya ingkar terhadapnya berarti kufur, karena periwayatan adanya sholat sunnah tersebut mutawatir. Sedangkan meyakini keberadaan sholat sunnah dua rakaat Maghrib memang dituntut, namun ingkar terhadapnya tidaklah digolongkan kufur, oleh karena periwayatan perintah tersebut dari sisi dalil yang dhanniy, yaitu hadits ahad, di mana hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam persoalan ‘aqidah.

Dari sini jelas bahwa seringkali persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi peng-kotak-an sedemikian rupa ternyata bukan karena persoalan mendasar (‘aqidah). Bahkan juz’iyyah atau furu’iyyah yang tentunya berasal dari dalil-dalil yang sifatnya dhanniy. Sedangkan dalil-dalil dhanniy menyimpan potensi untuk banyak penafsiran, bahkan bisa saja diinkari pembenaran terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, perbedaan di dalam lapangan ini menjadi wajar saja terjadi. Dengan begitu, sebenarnya masih ada pertanyaan tersisa ketika – dalam konteks saat ini – perbedaan di lapangan itu masih saja terjadi : sebenarnya ada apa ?

Wa Allahu A’lamu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s